Pengenaan Pajak Dua% Atas Aplikasi Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat dua dari PP Nomor 51 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan menurut Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, & layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Jasa Konstruksi konstruksi. Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai menggunakan tahap akhir sebuah bangunan terselesaikan dikerjakan. Mari ketahui beserta ragam bisnis jasa konstruksi, termasuk pengenaan pajak 2% atas aplikasi jasa konstruksi.

Berdasarkan kategorisasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi tiga ragam, yaitu:Jasa Perencanaan Konstruksi: Pemberian Jasa sang orang eksklusif atau badan pada bidang perencanaan jasa konstruksi dan bisa menyusun pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.Jasa Pelaksana Konstruksi: Pemberian jasa sang orang eksklusif atau badan pada bidang aplikasi jasa konstruksi & sanggup melaksanakan kegiatannya buat merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya. Termasuk pekerjaan konstruksi yg terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan pada contoh penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan dan contoh penggabungan antara perencanaan dan pembangunan.Jasa Pengawasan Konstruksi: Pemberian Jasa oleh orang langsung atau badan di bidang pengawasan jasa konstruksi yang Jasa Konstruksi medan mampu melaksanakan kegiatan supervisi semenjak awal sampai terselesaikan menurut pelaksanakan konstruksi, termasuk di dalamnya kelompok jasa penilai.

Ketentuan PPh Final atas Jasa Konstruksi sudah diatur dalam Pasal 4 Ayat dua Undang-Undang PPh & Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008. Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi diberlakukan berdasarkan kepemilikan & masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yg dimiliki wajibpajak.

PP Nomor 51 Tahun 2008 dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau tunjangan profesi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) berdasarkan forum berwenang (contohnya LPJK). Berdasarkan sertifikat jasa konstruksi (SBU) yg telah diperoleh dan masih berlaku, maka tarif pengenaan pajaknya adalah:Pajak dua% buat jasa pelaksanaan konstruksi sang penguasaha berkualifikasi kecilPajak 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi sang penguasaha berkualifikasi menengah atau besar Pajak 4% untuk jasa perencanaaan maupun supervisi (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau akbar)

Apabila Sertifikat Badan Usaha (SBU) telah nir berlaku, lantaran alpa atau lalai melakukan registrasi ulang, maka tarif PPh Final-nya adalah:Pajak 4% buat jasa aplikasi konstruksiPajak 6% buat jasa perencanaan maupun supervisi konstruksi

Jika pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) menurut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), maka pengenaan Pajak Penghasilan bukan memakai tarif PPh Final. Tarif PPh yg dikenakan merupakan:PPh Pasal 23, apabila pengusaha jasa konstruksi berbentuk perusahaan atau badanPPh Pasal 21, bila pengusaha jasa konstruksi adalah orang pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi).

Pembayaran PPh Final Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui mutilasi atau pemungutan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor. Pelunasan PPh oleh pengguna jasa berstatus menjadi pemotong PPh, dilakukan melalui mutilasi PPh oleh pengguna jasa itu sendiri. Tetapi bila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor menjadi pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajibmenyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pembayaran & pelunasan PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat dalam tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya selesainya bulan diterimanya pembayaran sang pemberi jasa (kontraktor).

Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi pengguna jasa dan pemberi jasa konstruksi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesudah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran pajak atas jasa konstruksi.

Klikpajak hadir menjadi solusi bayar dan lapor pajak online melalui e Filing Pajak resmi menurut Ditjen Pajak. Bayar & lapor SPT Tahunan Pribadi & Badan Anda dengan gampang melalui Klikpajak. Daftar Klikpajak sekarang pula agar Anda bisa lapor SPT perdeo tanpa dipungut biayatambahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *