Pentingnya Legalitas Bentuk Bisnis Perorangan

Oleh ERNI HERAWATI (Oktober 2016)

Manusia dalam menjalankan kegiatan perekonomian, manusia memerlukan suatu wadah menjadi tempat untuk menjalankan aktivitas tadi. Untuk melakukan usaha, maka diharapkan adanya suatu badan tempatsewa.web.id bisnis baik yang merupakan badan hukum maupun yg bukan badan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yg telah diatur dalam suatu undang-undang. Bentuk perusahan legalitas usaha komplotan lain misalnya Maatschap, Firma & CV masih mendasarkan pengaturan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Selain  itu, adapula bentuk usaha perorangan yg banyak ditemui pada praktek seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yg pula belum mendapatkan tempat dalam tatanan peraturan perundang-undangan pada Indonesia dalam hal legalitas bentuk bisnis. Perusahaan perorangan ini hanya diklaim keberadaannya dalam beberapa undang-undang & masih diatur dalam suatu aturan yg setingkat menteri.

apabila kita memfokuskan dalam bisnis perorangan baik UD juga PD, maka bisa diasumsikan bahwa bisnis tersebut adalah bisnis yang berskala mikro. Hal ini sesuai menggunakan definisi tentang usaha mikro pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UU-UMKM) yaitu Usaha Mikro merupakan bisnis produktif milik orang perorangan dan/atau badan bisnis perorangan yg memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria bisnis mikro diantaranya merupakan memiliki kekayaan bersih paling poly 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah & bangunan loka usaha) atau mempunyai output penjualan tahunan paling poly adalah 300 juta rupiah. Namun sayangnya, pada UU-UMKM ini nir tersedia ketentuan yg berkaitan menggunakan legalitas bentuk usaha, lantaran memang undang-undang ini ditujukan buat mendukung iklim perkembangan & pemberdayaan UMKM pada Indonesia menjadi keliru satu pendukung kekuatan perekonomian pada Indonesia.

Terkait menggunakan bentuk bisnis, maka pada peraturan pelaksana UU-UMKM yaitu melalui PP No. 17 Tahun 2013 disebutkan definisi menyangkut tentang bentuk usaha mikro, yaitu : Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan sang Pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bukti legalitas yg menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan buat menjalankan suatu aktivitas bisnis eksklusif. Pernyataan tentang bukti legalitas pada hal ini pastilah terkait menggunakan legalitas pendirian usaha tadi. Selanjutnya dalam Pasal 36 PP-UMKM disebutkan bahwa bukti legalitas yang diminta adalah berupa : a) surat izin bisnis; b) pertanda bukti registrasi; c) tanda bukti pendataan. Tetapi untuk bisnis perorangan hanya diminta tanda bukti pendaftarandan indikasi bukti pendataan saja. Tata cara perizinan yang dimaksud tersebut disebutkan bahwa adalah tata cara perizinan yg diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dikembalikan lagi pada peraturan yg mengatur tentang legalitas pendirian badan usaha skala mikro atau bisnis perorangan.

Dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan membedakan antara perusahaan menggunakan pengusaha. Perusahaan adalah setiap bentuk bisnis yg menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat permanen dan terus menerus & yg didirikan, bekerja dan berkedudukan pada wilayah Negara Republik Indonesia, buat tujuan tempat sewa memperoleh keuntungan & atau laba. Sedangkan pengusaha merupakan setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan aturan yg menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Kewajiban buat melakukan registrasi dibebankan ada setiap perusahaan. Sedangkan definisi perusahaan itu sendiri tidak menyebutkan apakah perusahaan perorangan ataukah persekutuan. Namun demikian bisa dipandang dalam Pasal 8 bahwa yg harus melakukan registrasi merupakan : badan hukum (termasuk koperasi), komplotan, perorangan, & perusahaan lain. Undang-undang ini memisahkan antara yang dimaksud menggunakan Perusahaan Perorangan dengan Perusahaan Kecil Perorangan. Pada pasal 6 ayat (1) b disebutkan bahwa : Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yg dijalankan oleh langsung pengusahanya sendiri atau menggunakan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yg terdekat dan nir memerlukan biarbisnis & nir merupakan suatu badan aturan atau suatu komplotan. Artinya bahwa wajibdaftar perusahaan nir mewajibkan perusahaan kecil perorangan dalam pengertian tersebut.

Mengenai pentingnya dasar legalitas bentuk bisnis perorangan ini, barangkali bisa ditelaah dari peran usaha perorangan (mikro) pada perekonomian pada Indonesia. Berdasarkan data dalam Kemenperin tahun 2014 diketahui bahwa jumlah perusahaan industri pada Indonesia buat skala mikro tercatat sebanyak tiga.220.563.  Dalam data yg dirilis sang Bank Indonesia tentang Profil Usaha Kecil, Menengah tahun 2015 mengungkapkan bahwa tahun pada tahun 2012 jumlah unit bisnis mikro pada Indonesia menempati angka 38,81 % hampir sama jumlahnya dengan usaha besaryaitu sejumlah 40,92 %. Sedangkan sumbangan UMKM terhadap PDB Nasional tercatat yaitu Rp. 4.869,5 triliun pada tahun 2012.

Data tersebut pada atas menerangkan bahwa sektor usaha mikro merupakan sektor yg potensial dalam memberikan sumbangan bagi perekonomian di Indonesia. Ketersediaan legalitas bagi bentuk bisnis mikro (juga bagi sebagian usaha menengah yg masih berbentuk bisnis perseorangan) seyogyanya ditujukan tidak buat mempersulit pertumbuhan usaha mikro itu sendiri, mengingat pada kenyataannya para pelaku bisnis mikro masih tertatih-tatih pada membuatkan usahanya. Legalitas bisnis ini pula sangat diharapkan bagi ketersediaan data yang memadai bagi pemerintah buat mendeteksi secara terukur sejauh mana perkembangan bisnis yang terjadi di Indonesia. Juga untuk menaruh perlindungan yg pasti bagi konsumen yang mengkonsumsi output produk menurut UMKM khususnya bisnis mikro. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *