Tinggalkan Konstruksi Konvensional & Beralih Menuju Konstruksi Berkelanjutan

Pembangunan Infrastruktur sebagai program andalan Pemerintah buat memulihkan perekonomian bangsa, terutama pasca pandemi covid-19. Tentunya buat bisa mewujudkannya dibutuhkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) supaya penyelenggaraan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, dan nir terganggu dengan hal-hal yang nir diinginkan, serta memenuhi prinsip Konstruksi Berkelanjutan.

Untuk mendukung akselerasi implementasinya, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RAPERMEN) PUPR menjadi Amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 Jasa Konstruksi medan mengenai Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, secara daring Kamis (18/03) di Jakarta.

“Cikal bakal perwujudan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sejalan dengan amanat UU No. 02 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi yang selanjutnya mengalami perubahan Jasa Konstruksi pada UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas & berkeselamatan pada Indonesia. Hal ini pula menandai bahwa kita wajibmeninggalkan konstruksi yg konvensional dan beralih menuju konstruksi yang berkelanjutan” demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR menjadi Amanat PP Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017, Kamis (18/03) secara daring.

Terdapat tiga pembahasan dalam program yang diikuti para ahli, senior dan engineer mulai menurut Praktisi, Penyedia Jasa, Komite Keselamatan & juga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini, yaitu : RAPERMEN terkait Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) & Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan & Penilaian Kegagalan Bangunan. Ketiga Rapermen tadi ditujukan buat mewujudkan bangunan gedung/sipil yg berkualitas, handal & berkelanjutan, dimulai dari tahapan perencanaan umum, pemrograman, konsultansi konstruksi & pekerjaan konstruksi.

Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan ini akan sebagai acuan utama dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, mengingat Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tiga (3) pilar dasar, yakni:  secara ekonomi layak dan bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pelestarian lingkungan, dan mengurangi perbedaan sosial rakyat.

“Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Jangan dilihat sebagai beban, justru adalah panggilan, karena pekerjaan yg dilakukan dengan prinsip keselamatan, maka multiplier effect yg didapat nir semata pada pekerjaan tadi, namun laba makro dalam rangka menggerakan roda ekonomi & investasi”, ungkap Trisasongko Widianto.

Ditambahkan oleh Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik bahwa Rancangan Peraturan Menteri PUPR ini pula akan mengatur tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, & Penilaian Kegagalan Bangunan, yg ditujukan untuk sebagai solusi pada mewujudkan keselamatan publik dan membentuk kenyamanan lingkungan terbangun. Selain itu, akan tercipta agunan kesetaraan hak & kewajiban antara Pengguna dan Penyedia Jasa, terutama bila terjadi kegagalan bangunan.

Pada hari Jumat (19/tiga), masih pada rangkaian program yang sama, Plt Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto membuka acara konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri PUPR sebagai Amanat PP Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor dua Tahun 2017 menggunakan mengundang pihak terkait, seperti Sekretariat Kabinet RI, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Pakar Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi, yg dilaksanakan di Hotel Aviary Tangerang (Jumat, 19/3).

Pada kesempatan ini Plt Dirjen Bina Konstruksi berharap dalam acara konsultasi publik ini seluruh peserta bisa berpartisipasi sebagai akibatnya rancangan ini dapat segera diselesaikan tepat saat agar secepat mungkin bisa diterapkan pada lapangan. 

“Tidak bosan aku mengingatkan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19 ini, pencegahan dan pengendalian permanen diutamakan buat insan jasa konstruksi di mana pun berada. Sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 pada Pasal 84 K ayat (dua), bahwa Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi pemenuhan terhadap pencegahan penyebaran endemi penyakit dalam lingkungan kerja & sekitarnya”, tegas Trisasongko.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *